Pada Rabu, 11 November 2026, di Doha, Qatar, Indonesia membawa agenda pemerataan akses internet, perlindungan anak, dan keamanan identitas digital ke konferensi ITU. Pemerintah mengandalkan perluasan 5G dan satelit SATRIA-1 untuk menghubungkan daerah terluar serta terpencil, sekaligus memperkuat keamanan layanan digital.
Indonesia membawa isu pemerataan akses internet, perlindungan anak, dan keamanan identitas digital ke konferensi International Telecommunication Union (ITU) 2026 di Doha, Qatar, pada Rabu, 11 November 2026. Agenda tersebut disampaikan pemerintah sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat di daerah terluar dan terpencil memperoleh akses informasi serta layanan digital yang lebih adil.
Dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail mengatakan transformasi digital Indonesia diarahkan pada penguatan infrastruktur konektivitas, ketahanan digital, dan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah menempatkan pemerataan akses sebagai isu penting karena manfaat konektivitas belum dapat dirasakan secara sama oleh seluruh wilayah.
Salah satu instrumen yang disoroti Indonesia adalah pengoperasian Satelit Republik Indonesia atau SATRIA-1. Menurut Ismail, satelit tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan internet ke wilayah terpencil dan daerah yang belum terlayani jaringan secara memadai.
“Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani,” kata Ismail dalam forum tersebut, sebagaimana dilaporkan Warta Ekonomi pada 12 November 2026.
Selain pemanfaatan satelit, pemerintah mempercepat pengembangan jaringan 5G melalui lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada Agustus 2026. Pemerintah menyatakan langkah itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan digital, tetapi juga memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur telekomunikasi nasional.
Penggunaan SATRIA-1 dan perluasan 5G menunjukkan pendekatan ganda dalam menjawab kesenjangan konektivitas. Satelit diarahkan untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan terestrial, sedangkan jaringan seluler berkapasitas lebih tinggi dipersiapkan untuk memperkuat layanan di kawasan yang memiliki dukungan infrastruktur lebih memadai.
Indonesia tidak hanya membawa agenda pembangunan infrastruktur ke forum ITU. Pemerintah juga menekankan perlunya tata kelola dan keamanan sebagai bagian dari transformasi digital, termasuk perlindungan anak di ruang digital serta pengamanan identitas pengguna layanan telekomunikasi.
Perlindungan anak diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi itu menjadi landasan pemerintah untuk memperkuat perlindungan pengguna berusia di bawah 16 tahun di ruang digital.
Di bidang identitas pelanggan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Aturan tersebut mewajibkan verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah dalam proses registrasi kartu SIM. Pemerintah menyatakan kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat validasi identitas dan menekan penyalahgunaan nomor telepon seluler.
Agenda yang dibawa ke forum internasional itu memperlihatkan bahwa pemerataan internet tidak berhenti pada pembangunan jaringan. Akses yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat juga bergantung pada keandalan infrastruktur, perlindungan pengguna, dan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan layanan digital.
Pemerintah menyatakan pembangunan konektivitas, peningkatan ketahanan digital, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia akan terus dilakukan secara bersamaan. Indonesia juga tengah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial nasional dengan melibatkan berbagai sektor sebagai bagian dari penguatan tata kelola teknologi.
Bagi masyarakat di wilayah 3T, keberhasilan agenda tersebut akan diukur dari tersedianya akses internet yang stabil dan dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan, ekonomi, layanan publik, serta komunikasi. Karena itu, pemanfaatan SATRIA-1 dan perluasan 5G perlu berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan tata kelola agar pemerataan akses tidak hanya menjadi komitmen diplomatik, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
