PSSI Copot Michael Sianipar Tanpa KLB, Independensi Futsal Indonesia Dipertanyakan

PSSI memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028 melalui Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026, tanpa melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028 memunculkan polemik mengenai kewenangan induk organisasi dan mekanisme pergantian kepemimpinan futsal nasional.
Melalui Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026, PSSI menyatakan penetapan Michael sebagai ketua umum tidak lagi berlaku. PSSI kemudian menunjuk anggota Komite Eksekutifnya, Vivin Cahyani Sungkono, sebagai pelaksana tugas hingga terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB).
Keputusan tersebut menjadi sorotan karena pemberhentian dilakukan sebelum KLB berlangsung. Michael mempertanyakan dasar hukum PSSI dalam memberhentikan ketua asosiasi anggota yang sebelumnya memperoleh mandat melalui kongres.
Polemik ini juga muncul ketika futsal Indonesia sedang mencatatkan sejumlah prestasi bersejarah, dengan dukungan pembiayaan yang selama bertahun-tahun banyak ditopang sektor swasta.
Prestasi Futsal Indonesia di Era Michael Sianipar
Michael Sianipar terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum FFI pada 3 Oktober 2024 untuk masa jabatan hingga 2028.
Dalam periode kepemimpinannya, tim nasional futsal putra Indonesia berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024, meraih medali emas SEA Games 2025, serta mencapai final Piala Asia Futsal 2026 untuk pertama kalinya.
Tim nasional futsal putri juga mencatatkan prestasi dengan meraih medali perak SEA Games 2025.
Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif pemain, pelatih, klub, pengurus federasi, PSSI, pemerintah, serta berbagai pihak yang mendukung perkembangan futsal nasional.
Meski tidak dapat dikaitkan dengan satu figur semata, prestasi tersebut tetap menjadi bagian dari rekam jejak kepemimpinan Michael yang patut dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja organisasi.
PSSI Terima 48 Permintaan KLB, tetapi Pemberhentian Dipersoalkan
PSSI menyatakan telah menerima 48 surat permohonan KLB, yang terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 28 surat dari asosiasi futsal provinsi.
Permintaan tersebut muncul setelah sejumlah anggota menyampaikan ketidakpuasan terhadap tata kelola federasi, termasuk keterlambatan pembayaran subsidi, penjadwalan kompetisi, serta keterbatasan dukungan terhadap pembinaan futsal di daerah.
Keluhan tersebut menjadi persoalan yang perlu ditanggapi secara serius. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah permintaan penyelenggaraan KLB dapat dijadikan dasar untuk langsung memberhentikan ketua umum sebelum kongres berlangsung.
Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, sebelumnya menegaskan bahwa berdasarkan AD/ART yang disahkan pada 12 Mei 2026, KLB dapat diselenggarakan atas permintaan ketua umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif atau atas permohonan tertulis sedikitnya dua pertiga anggota yang mempunyai hak suara.
Menurut Deny, permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada FFI dan diverifikasi berdasarkan ketentuan organisasi.
Sementara itu, Statuta PSSI edisi 2025 mengatur bahwa asosiasi anggota memiliki kewenangan menyusun aturan tata kelola internal dengan tetap tunduk pada peraturan PSSI. Statuta tersebut juga menempatkan kongres asosiasi sebagai forum yang berwenang memilih ketua.
Michael menilai tidak terdapat ketentuan yang secara khusus memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PSSI untuk memberhentikan pengurus asosiasi anggota yang sah.
Di sisi lain, PSSI merujuk pada keputusan rapat Komite Eksekutif tanggal 28 Agustus 2026 yang memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PSSI untuk menunjuk pelaksana tugas asosiasi anggota.
Perbedaan penafsiran tersebut menjadi persoalan mendasar yang perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, kewenangan menyetujui pelaksanaan kongres belum tentu dapat disamakan dengan kewenangan memberhentikan ketua umum sebelum kongres dilaksanakan.
Futsal Indonesia Bertahun-tahun Ditopang Pendanaan Swasta
Di tengah perselisihan kepengurusan, sejarah pembiayaan futsal Indonesia menjadi aspek lain yang layak mendapat perhatian.
Selama sekitar sepuluh tahun pertama keberadaannya, FFI menjalankan kegiatan dengan dukungan pendanaan swasta tanpa bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Michael menyebut Hary Tanoesoedibjo sebagai salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan futsal nasional. Dukungan berbagai mitra swasta tersebut turut membantu keberlangsungan kompetisi dan pembinaan olahraga futsal.
Namun, sejak akhir 2024, pemerintah mulai memberikan bantuan APBN untuk mendukung kegiatan tim nasional. Berdasarkan keterangan FFI, bantuan pada akhir 2024 mencapai sekitar Rp7,3 miliar dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
FFI juga menjelaskan bahwa sejumlah anggaran negara, termasuk dukungan bagi penyelenggaraan Piala Asia Futsal 2026 dan pengadaan fasilitas pertandingan, dikelola langsung melalui mekanisme keuangan PSSI.
Dengan demikian, keberhasilan futsal Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah.
Peran pendanaan swasta yang telah berlangsung selama bertahun-tahun semestinya tetap mendapat pengakuan, terlepas dari konflik kepengurusan yang sedang terjadi.
Michael Dukung Audit Keuangan dan Siap Memberikan Klarifikasi
PSSI berencana mengaudit pengelolaan dana non-APBN FFI untuk menelusuri persoalan keterlambatan subsidi klub serta ketiadaan insentif bagi sejumlah asosiasi futsal provinsi.
Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menjelaskan bahwa audit akan memeriksa sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, dan kewajiban organisasi kepada anggotanya.
Menanggapi rencana tersebut, Michael justru menyatakan dukungannya. Ia bahkan mengusulkan agar audit dana non-APBN dilakukan sejak awal berdirinya FFI.
Menurut Michael, pemeriksaan tersebut juga dapat memperlihatkan besarnya kontribusi berbagai pihak swasta yang selama ini membantu pembangunan futsal Indonesia.
Selain menyambut audit, Michael menyampaikan kesediaannya untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada pimpinan PSSI.
Sikap tersebut menunjukkan adanya ruang untuk menyelesaikan persoalan melalui pemeriksaan dokumen dan dialog organisasi. Namun, keterbukaan terhadap audit tetap perlu diikuti pembuktian yang objektif terhadap seluruh persoalan keuangan yang dipermasalahkan.
Pergantian Kepemimpinan Perlu Menghormati Mekanisme Organisasi
Keinginan klub dan asosiasi provinsi untuk memperbaiki tata kelola futsal Indonesia merupakan aspirasi yang sah. Persoalan subsidi, pembinaan daerah, dan transparansi keuangan juga tidak seharusnya diabaikan.
Namun, tuntutan perubahan kepemimpinan perlu ditempuh melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila mayoritas anggota memang menghendaki pergantian ketua umum, KLB dapat menjadi forum untuk menentukan arah kepemimpinan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Sebaliknya, pemberhentian sebelum berlangsungnya kongres menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap mandat kepemimpinan yang sebelumnya diberikan oleh anggota.
Hingga kini, perbedaan penafsiran mengenai keabsahan pemberhentian Michael masih menjadi bagian dari polemik yang belum memperoleh penyelesaian bersama.
Di tengah perkembangan prestasi futsal Indonesia, seluruh pihak berkepentingan untuk memastikan konflik tersebut tidak mengganggu keberlangsungan pembinaan maupun kompetisi.
Persoalan ini pada akhirnya bukan semata-mata mengenai siapa yang berhak memimpin futsal Indonesia, melainkan bagaimana kekuasaan organisasi dijalankan dan dipertanggungjawabkan.
Sebab, upaya memperbaiki tata kelola olahraga nasional seharusnya dimulai dengan menghormati aturan organisasi itu sendiri.
Referensi
CNN Indonesia – PSSI memberhentikan Michael Sianipar dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua FFI, 12 November 2026.
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20261112224235-142-1426608/michael-sianipar-dimakzulkan-pssi-tunjuk-vivin-jadi-plt-afiANTARA – Komite Hukum FFI menjelaskan mekanisme penyelenggaraan KLB berdasarkan AD/ART, 12 November 2026.
https://www.antaranews.com/berita/5848235/tanggapi-desakan-klb-ffi-tekankan-aspirasi-anggota-harus-sesuai-jalurIDN Times – Michael Sianipar mempertanyakan dasar hukum penunjukan Plt Ketua FFI, 13 November 2026.
https://www.idntimes.com/sport/soccer/michael-sianipar-pertanyakan-dasar-pssi-tunjuk-plt-ketua-ffi-00-nwm7r-h4hs8wANTARA – Alasan asosiasi futsal provinsi dan klub mendesak penyelenggaraan KLB, 13 November 2026.
https://www.antaranews.com/berita/5852263/asosiasi-futsal-provinsi-dan-klub-ungkap-alasan-desak-klb-ffiANTARA – Penjelasan FFI mengenai peran APBN dan sektor swasta dalam pembiayaan futsal nasional, 12 November 2026.
https://www.antaranews.com/berita/5849603/ffi-ungkap-peran-apbn-dan-swasta-di-balik-prestasi-futsalANTARA – PSSI berencana mengaudit dana non-APBN FFI, 14 November 2026.
https://www.antaranews.com/berita/5854183/pssi-akan-audit-dana-non-apbn-di-ffi-telusuri-subsidi-dan-insentifANTARA – Michael Sianipar mendukung rencana audit dana non-APBN, 15 November 2026.
https://www.antaranews.com/berita/5854883/michael-sianipar-dukung-rencana-pssi-audit-dana-non-apbn-ffiCNN Indonesia – Deretan prestasi futsal Indonesia selama kepemimpinan Michael Sianipar, 13 November 2026.
https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20261113111317-142-1426742/deretan-prestasi-futsal-indonesia-era-michael-sianiparAFC – Statuta PSSI Edisi 2025, khususnya pengaturan kewenangan dan kongres asosiasi anggota.
https://assets.the-afc.com/downloads/member-associations/Statutes__Electoral_Codes/PSSI/EN_-PSSI-Statutes_2025.pdf

