JAKARTA, 2 November 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 6.097 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat ketidakpatuhan dalam penyampaian Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Sanksi diberlakukan mulai Senin (2/11/2026).
Berdasarkan data BGN per 28 Oktober 2026, sebanyak 1.801 dapur bermasalah berada di Wilayah I, 2.616 dapur di Wilayah II, dan 1.680 dapur di Wilayah III.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menyatakan penangguhan dilakukan karena dapur-dapur tersebut belum memenuhi kewajiban pelaporan penggunaan dana melalui Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN).
Temuan ini menunjukkan masalah serius dalam kepatuhan administrasi keuangan program MBG. Pelaporan penggunaan dana harian merupakan instrumen dasar untuk memantau pengeluaran, memeriksa kesesuaian transaksi, dan memastikan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Ketidakpatuhan 6.097 dapur tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif kecil. BGN perlu menjelaskan berapa nilai dana yang pelaporannya tertunda, berapa lama keterlambatan terjadi, serta mengapa ribuan dapur tidak memenuhi kewajiban tersebut.
Penghentian operasional juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa pengawasan keuangan MBG telah berjalan efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi mencakup kesesuaian laporan dengan bukti transaksi dan realisasi penggunaan dana.
Meski demikian, keterlambatan pelaporan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai korupsi atau penyelewengan anggaran. Dugaan penyimpangan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
BGN menyatakan dapur yang terkena penangguhan dapat kembali beroperasi setelah menyelesaikan kewajiban pelaporan dan melalui proses verifikasi. Insentif bagi dapur terkait juga dihentikan selama masa penangguhan.
Namun, BGN harus membuka hasil evaluasi terhadap ribuan dapur tersebut, termasuk penyebab ketidakpatuhan, status penyelesaian laporan, dan tindakan korektif untuk mencegah pelanggaran berulang. Pemerintah juga perlu menjelaskan langkah pemenuhan kebutuhan penerima manfaat yang terdampak penghentian operasional.
Program MBG menggunakan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, disiplin pelaporan keuangan bukan sekadar urusan teknis pengelola dapur, melainkan kewajiban pertanggungjawaban atas uang rakyat.
Jika ribuan dapur belum mampu memenuhi kewajiban administrasi keuangan yang paling mendasar, BGN wajib membuktikan bahwa sistem pengawasan, verifikasi, dan pengendalian anggarannya benar-benar dapat diandalkan.
Sumber:
https://koridor.co.id/bgn-suspend-dapur-mbg
https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-suspend-khusus-6097-sppg-yang-tidak-tertib-sampaikan-lpdh
