Pernyataan Hashim Djojohadikusumo pada Kamis (29/10/2026) di Rapimnas Kadin, Jakarta, mengenai potensi pajak dari tukang cukur, tukang pijat, warteg, hingga salon menuai persoalan serius karena mengabaikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
JAKARTA – Pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai potensi pajak dari tukang cukur, tukang pijat, warteg, hingga salon menuai persoalan serius. Adik Presiden Prabowo Subianto itu menganggap transaksi tunai tanpa kuitansi sebagai contoh penerimaan pajak yang belum dipungut negara.
Dalam Rapimnas Kadin, Kamis (29/10/2026), Hashim menyebut sekitar Rp10.000 triliun aktivitas ekonomi Indonesia tidak tercatat. Ia mencontohkan tukang cukur dan tukang pijat yang dibayar secara tunai tanpa pungutan PPN 11 persen.
Padahal, tidak semua transaksi wajib dikenai PPN. Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun pada umumnya tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib pajak orang pribadi UMKM yang memenuhi syarat juga memperoleh fasilitas tidak dikenai PPh atas omzet Rp500 juta pertama setiap tahun.
Artinya, transaksi tanpa kuitansi tidak otomatis menunjukkan pelanggaran perpajakan. Pernyataan Hashim mengabaikan perbedaan mendasar antara transaksi ekonomi, objek pajak, dan kewajiban pemungutan pajak.
Klaim Rp10.000 triliun aktivitas ekonomi yang disebut tidak tercatat juga dipersoalkan ekonom. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi informal tetap dapat diperhitungkan dalam PDB melalui metode estimasi Badan Pusat Statistik (BPS).
Karena itu, menambahkan seluruh estimasi ekonomi informal ke PDB resmi berisiko menghasilkan penghitungan ganda. Nilai transaksi informal juga tidak dapat langsung dianggap sebagai potensi pajak yang hilang.
Hashim turut menyebut potensi tambahan penerimaan negara sebesar Rp1.500 triliun per tahun dengan membandingkan rasio penerimaan Indonesia dan Kamboja. Namun, selisih rasio antarnegeri bukan bukti bahwa penerimaan sebesar itu tersedia untuk langsung dipungut.
Kontroversi berlanjut ketika Hashim mengumumkan pelibatan bank dan perusahaan teknologi finansial dalam pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026.
DJP kemudian harus mengklarifikasi bahwa mekanisme tersebut berkaitan dengan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan, bukan pungutan otomatis terhadap seluruh transfer bank. Sistem ini juga bukan pajak baru.
Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya ketepatan data, pemahaman hukum, dan kejelasan komunikasi dalam membahas kebijakan fiskal. Terlebih ketika disampaikan oleh seorang utusan khusus presiden yang memiliki kedekatan langsung dengan pusat kekuasaan.
Pemerintah memang perlu memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Namun, upaya tersebut harus berangkat dari kewajiban pajak yang benar-benar ada, bukan generalisasi bahwa setiap transaksi masyarakat kecil merupakan penerimaan negara yang hilang.
Sebelum mempersoalkan pajak tukang cukur dan tukang pijat, Hashim seharusnya terlebih dahulu memastikan bahwa transaksi yang dipersoalkannya memang wajib dikenai pajak.
Ketelitian semacam itu merupakan syarat dasar dalam pembahasan kebijakan fiskal, bukan tuntutan yang berlebihan.
Sumber:
