Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Senin (9/11/2026) mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad.
SANGWARTA – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah kembali dipertanyakan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada perusahaan milik Raffi Ahmad. Temuan ini mencuat ketika sejumlah daerah terdampak bencana masih membutuhkan anggaran besar untuk pemulihan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas publik.
Dalam siaran pers pada Senin (9/11/2026), ICW mengungkap delapan paket pengadaan senilai total Rp14.696.955.002 kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024–2026.
Berdasarkan laporan Suara.com, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 senilai Rp3,9 miliar. Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 senilai Rp10,8 miliar.
Pengadaan tersebut mencakup publikasi melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok @raffinagita1717, serta jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah.
Nilainya tidak kecil. Satu paket penayangan Instagram Story tercatat sebesar Rp575,65 juta, sedangkan jasa kehadiran dalam acara mencapai Rp2,52 miliar. Di KKP, tiga paket pengadaan masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar.
Angka tersebut merupakan nilai kontrak kepada perusahaan, bukan bukti bahwa seluruh dana diterima Raffi Ahmad sebagai penghasilan pribadi.
Besarnya pengadaan jasa influencer menjadi sorotan di tengah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Negara pada 10 November 2026, bencana yang terjadi pada November 2025 menyebabkan lebih dari 184 ribu rumah dan 4.922 fasilitas pendidikan terdampak. Pemerintah masih mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap dan pemulihan berbagai infrastruktur daerah.
Total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 mencapai sekitar Rp100,67 triliun.
Pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah terdampak. Namun, kebutuhan pemulihan yang belum selesai menunjukkan bahwa belanja negara tetap harus diprioritaskan secara terukur.
Persoalannya bukan sekadar apakah Rp14,7 miliar cukup untuk memulihkan daerah bencana. Pertanyaannya, seberapa mendesak negara membayar jasa promosi melalui perusahaan figur publik yang telah memiliki kekayaan dan popularitas besar, ketika fasilitas publik dan permukiman warga masih membutuhkan pembiayaan?
Terlebih, berdasarkan laporan BNPB yang disampaikan melalui Sekretariat Negara, banjir pada akhir Oktober hingga awal November 2026 masih berdampak pada 11.404 kepala keluarga di lima kabupaten yang memerlukan perhatian.
ICW menilai pengadaan tersebut menunjukkan persoalan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun, termasuk pembatasan belanja seremonial, publikasi, seminar, dan sejumlah kegiatan pemerintahan.
Namun, pengadaan jasa influencer KKP tetap berlangsung pada 2025 dan 2026 dengan total nilai Rp10,8 miliar.
Dalam laporan Suara.com pada 10 November 2026, peneliti ICW Zararah Azhim Syah menyoroti ketidakkonsistenan tersebut, termasuk ketika pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah.
ICW juga mempertanyakan urgensi pengadaan karena kementerian sebenarnya telah memiliki biro hubungan masyarakat, tenaga komunikasi, dan kanal publikasi resmi yang dibiayai negara.
Penggunaan influencer untuk menyampaikan informasi publik tidak otomatis keliru. Namun, pengadaan bernilai miliaran rupiah semestinya disertai ukuran keberhasilan yang jelas, bukti manfaat, serta penjelasan mengapa kanal komunikasi pemerintah sendiri dinilai belum memadai.
Selain persoalan anggaran, ICW menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024.
Menurut KabarBaik.co, ICW menemukan bahwa Raffi memiliki kepentingan kepemilikan dalam PT Rans Animasi Indonesia, baik secara langsung maupun melalui perusahaan induk.
Tiga kontrak KKP tercatat setelah Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden. Kondisi tersebut menjadi dasar ICW meminta penjelasan tentang pencegahan konflik kepentingan, bukan bukti bahwa pelanggaran telah terjadi.
ICW turut mendesak kementerian membuka dokumen pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan. Audit juga diminta untuk memastikan kewajaran harga serta manfaat pengadaan.
Hingga laporan yang ditelusuri diterbitkan pada 10 November 2026, belum ditemukan tanggapan publik dari Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, maupun kementerian terkait atas temuan terbaru ICW.
Di tengah tuntutan efisiensi, ukuran keberhasilan belanja negara seharusnya tidak berhenti pada luasnya jangkauan media sosial. Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa pengeluaran tersebut menghasilkan manfaat publik yang sebanding dengan biayanya.
Ketika ribuan keluarga masih menghadapi dampak bencana dan pemulihan infrastruktur belum selesai, belanja promosi miliaran rupiah patut diuji urgensi dan hasilnya.
Persoalan yang harus dijawab pemerintah bukan hanya mengapa perusahaan milik figur publik memperoleh kontrak tersebut, tetapi mengapa pengeluaran sebesar itu dianggap layak di tengah kebutuhan pelayanan publik dan pemulihan daerah yang masih mendesak.
Indonesia Corruption Watch, dikutip Suara.com. “Saat Anggaran Dipangkas, Pemerintah Justru Gelontorkan Rp14,7 Miliar untuk Influencer Raffi Ahmad.” 10 November 2026. https://amp.suara.com/news/2026/11/10/090957/saat-anggaran-dipangkas-pemerintah-justru-gelontorkan-rp147-miliar-untuk-influencer-raffi-ahmad
KabarBaik.co. “Temuan ICW: Dua Kementerian Kontrak Rp14,7 Miliar untuk Jasa Influencer.” 10 November 2026. https://kabarbaik.co/temuan-icw-dua-kementerian-kontrak-rp-147-miliar-untuk-jasa-influencer/
Sekretariat Negara RI. “Presiden Prabowo Gelar Ratas Evaluasi Progres Satu Tahun Pemulihan Pascabencana Sumatra.” 10 November 2026. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_gelar_ratas_evaluasi_progres_satu_tahun_pemulihan_pascabencana_sumatra
Sekretariat Negara RI. “Presiden Prabowo Perintahkan Penambahan Peralatan Darurat, Perkuat Kesiapan Nasional Tanggap Bencana.” 10 November 2026. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_perintahkan_penambahan_peralatan_darurat_perkuat_kesiapan_nasional_tanggap_bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra.” 2026. https://bnpb.go.id/berita/pemerintah-finalisasi-rencana-induk-pemulihan-pascabencana-sumatra
