Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih berlangsung, dengan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat 338 titik panas tinggi hingga Kamis (5/11/2026) pukul 21.00 WIB, meningkat dari hari sebelumnya.
SANGWARTA – Di tengah derasnya pemberitaan politik dan berbagai polemik nasional, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih berlangsung. Perhatian publik boleh berganti, tetapi ancaman kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat tidak otomatis berakhir.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi mencapai 338 titik hingga Kamis (5/11/2026) pukul 21.00 WIB. Angka tersebut meningkat dari 215 titik pada hari sebelumnya.
Kalimantan Tengah mencatat 85 titik panas, meningkat dari 37 titik sehari sebelumnya. Meski demikian, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan, bukan jumlah kejadian kebakaran yang telah terverifikasi.
Laporan Kementerian Kehutanan pada 5 November juga mengonfirmasi bahwa pemadaman masih berlangsung di Tanjung Taruna dan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kepulan asap masih ditemukan di Tanjung Taruna, sementara api di Jabiren belum sepenuhnya padam.
Kondisi serupa terjadi di Sumatera Selatan. Pemadaman masih dilakukan di Pulau Geronggang dan Talang Rimba, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di Talang Rimba, api dilaporkan belum padam meskipun wilayah tersebut tidak mencatat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Persoalan karhutla juga jauh lebih besar daripada perkembangan kebakaran harian. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare, meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Artinya, dalam tujuh bulan saja, Indonesia telah kehilangan lebih dari 202 ribu hektare kawasan hutan dan lahan akibat kebakaran. Angka ini seharusnya cukup untuk mempertahankan karhutla sebagai persoalan serius dalam agenda nasional.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melaporkan kejadian karhutla di berbagai wilayah pada awal November 2026, termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Pegunungan, dan Jawa Tengah. Sebaran tersebut memperlihatkan bahwa karhutla tidak hanya menjadi persoalan Sumatera dan Kalimantan.
Pemerintah telah mengerahkan personel gabungan, melakukan pemadaman darat dan udara, hingga memperkuat pemantauan satelit. Namun, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari seberapa cepat api dipadamkan.
Pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, penegakan hukum, pemulihan ekosistem gambut, serta pencegahan kebakaran berulang harus menjadi ukuran yang sama pentingnya. Tanpa perbaikan tata kelola, pemadaman berisiko hanya menjadi respons sementara terhadap persoalan yang terus berulang.
Di sinilah perhatian publik dan media diperlukan. Perkembangan karhutla harus tetap diberitakan, data penanganan harus terbuka, dan pertanggungjawaban atas kebakaran tidak boleh berhenti pada laporan jumlah titik panas.
Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan persoalan keselamatan masyarakat dan tanggung jawab negara. Ketika kebakaran terjadi, masyarakat menghadapi risiko pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan kehilangan sumber penghidupan.
Pemberitaan nasional boleh terus berganti. Namun, kebakaran yang belum selesai tidak seharusnya menghilang dari pengawasan hanya karena tidak lagi mendominasi percakapan publik.
Sebab, api tidak membutuhkan perhatian publik untuk terus membakar. Namun, penanganannya membutuhkan pengawasan agar tidak berhenti pada janji dan laporan semata.
