Karhutla Kalteng dan Sumsel Masih Ditangani, Ombudsman Desak Pemerintah Bertindak Sigap
BNPB memprioritaskan pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, sementara Ombudsman RI meminta pemerintah bertindak lebih sigap.
Memuat berita…
BNPB memprioritaskan pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, sementara Ombudsman RI meminta pemerintah bertindak lebih sigap.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai fokus prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prioritas ini diberikan menyusul masih luasnya area terbakar dan tingkat keparahan kebakaran yang tergolong berat di kedua wilayah tersebut, khususnya pada area lahan gambut.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa berdasarkan data per 13 Oktober 2026, total area karhutla yang masih dalam penanganan petugas di enam provinsi prioritas mencapai 663,61 hektare.
"Kita lihat bahwa Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas," kata Berton dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Berton merinci, di Kalimantan Tengah terdapat area seluas 7,80 hektare yang sedang dipadamkan, ditambah kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang mencapai 513,89 hektare. Sementara itu, luas kebakaran yang masih ditangani di Sumatera Selatan tercatat 49,58 hektare, dan di Jambi seluas 74,5 hektare. Di sisi lain, kondisi di Provinsi Riau dilaporkan telah membaik tanpa temuan titik api aktif baru.
Menurut Berton, pemadaman karhutla mengombinasikan operasi darat dan udara, termasuk pengeboman air (water bombing) dan operasi modifikasi cuaca (OMC). Namun, operasi darat diprioritaskan karena dinilai paling efektif menembus bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah gambut.
"Operasi udara bisa memadamkan seketika tetapi tidak sampai ke dalam gambut. Jadi memang yang lebih efektif itu dari operasi darat," ujar Berton seraya menambahkan bahwa personel satgas darat juga melakukan penyekatan dan pendinginan lahan.
Situasi karhutla yang belum sepenuhnya tuntas ini menuai perhatian dari Ombudsman RI. Lembaga pengawas pelayanan publik tersebut meminta jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan menyusul dampak kabut asap yang mulai memicu musibah fatal, termasuk kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas di Palembang yang menelan korban jiwa.
Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menegaskan pihaknya mengawasi langsung kesiapan kementerian dan dinas terkait dalam mengatasi kebakaran hutan, terutama karakteristik lahan gambut yang sulit dipadamkan.
"Dari segi karhutla kami akan melihat proses kesiapan pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, dalam menanggulangi kebakaran hutan. Kita tahu ini bukan hal yang mudah, apalagi kebakaran lahan gambut. Walaupun di permukaan padam, api di bawah masih ada," kata Nuzran usai meninjau kegiatan dinas di Depok, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026).
Nuzran mengapresiasi dukungan anggaran penanganan yang dikucurkan pemerintah daerah, seperti Provinsi Jambi yang mengalokasikan lebih dari Rp30 miliar. Kendati demikian, koordinasi dan respons cepat tetap menjadi tolok ukur utama penilaian Ombudsman.
"Kami memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk lebih intensif lagi di lapangan. Nanti kami akan pantau sejauh mana respons masyarakat, apakah ada laporan mengenai kesiapan pemerintah pusat maupun daerah dalam bergandengan tangan untuk bertindak lebih sigap," tutur Nuzran.
Isu penanggulangan karhutla di Sumatra dan Kalimantan sebelumnya juga menjadi pembahasan utama dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (12/10/2026), ketika Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri dan pimpinan lembaga untuk mengevaluasi percepatan penanganan kebakaran hutan secara nasional.
Sumber foto utama: Antara News
