KPK menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi dana bencana di BNPB menyusul OTT yang menyita uang tunai, emas, dan aset kripto bernilai miliaran rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar penyidik komisi antirasuah pada Selasa (13/10/2026).
Dalam operasi senyap tersebut, KPK awalnya mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pihak swasta. Namun, setelah pemeriksaan intensif, penyidik menahan dan menetapkan lima orang tersangka yang dinilai bertanggung jawab secara hukum.
Kelima tersangka tersebut meliputi Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK; Bima Setiawan yang berstatus Tenaga Ahli sekaligus adik dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto; Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli BNPB; serta dua pihak swasta, yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.
Dari penindakan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, ratusan gram emas batangan, hingga aset kripto yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sejumlah ruangan di kantor pusat BNPB juga telah disegel guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, praktik lancung ini diduga melibatkan pengondisian proyek penyaluran anggaran darurat bersama sejumlah penyedia barang dan jasa rekanan. Praktik penyimpangan tersebut disinyalir telah berlangsung selama beberapa tahun ke belakang, terhitung sejak 2022 hingga 2026.
"Dari dana siap pakai itu kan melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," ujar Setyo di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Dugaan korupsi pada pos anggaran kedaruratan kemanusiaan ini langsung memicu gelombang kecaman tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengaku sangat prihatin atas terjadinya penyelewengan di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai musibah.
"Sangat prihatin, dalam kondisi negara sedang dilanda bencana dan rakyat susah kok ada yang memanfaatkan korupsi! Saya minta aparat penegak hukum segera usut tuntaskan kasus korupsinya," tegas Abdul Wachid saat dihubungi, Rabu (14/10/2026).
Kecaman senada dilontarkan Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya. Ia menegaskan bahwa perbuatan tersebut mencederai integritas lembaga dan mengkhianati amanat anggaran yang dialokasikan khusus untuk menyelamatkan nyawa masyarakat terdampak bencana.
"Setiap rupiah dalam Dana Siap Pakai (DSP) diperjuangkan di DPR, 100 persen untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan warga, hingga bantuan medis bagi warga terdampak bencana," tutur Atalia. Ia pun mendesak evaluasi menyeluruh serta audit investigatif atas tata kelola pengadaan darurat di BNPB, sembari meminta operasi tanggap darurat dan distribusi logistik di lapangan tetap berjalan tanpa gangguan.
Sorotan keras turut datang dari pimpinan Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut penyelewengan dana kebencanaan sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga menyayangkan korupsi terjadi di institusi penanganan bencana, sementara mantan penyidik KPK Praswad Nugraha mendorong penegak hukum menerapkan pasal pemberatan hukuman mengingat dampaknya yang langsung mengorbankan keselamatan publik.
Sumber foto utama: detiknews
