Mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 3 November 2026, di Mabes Polri, Jakarta.
JAKARTA, SANGWARTA – Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026).
Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri. Selain Listyo Sigit, penyidik menetapkan Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Ketiganya telah ditahan di Rutan Mabes Polri.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur hukum dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi maupun dasar penyelidikan dan penyidikan yang sah.
Sasarannya mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Penyidik juga mengungkap dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.
Kasus ini menghadirkan ironi dalam tubuh penegak hukum. Mantan pimpinan tertinggi kepolisian kini harus menjalani proses hukum oleh institusi yang pernah dipimpinnya, atas dugaan penyalahgunaan instrumen penyadapan negara.
Persoalannya tidak berhenti pada status tersangka ketiga jenderal tersebut. Dugaan penyadapan tanpa dasar hukum selama dua tahun juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal, pembatasan akses sistem, serta mekanisme audit penggunaan teknologi penyadapan Polri.
Hingga pengumuman penetapan tersangka, penyidik belum memaparkan secara terperinci motif maupun peran masing-masing tersangka. Seluruh pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Penetapan tersangka merupakan langkah penegakan hukum. Namun, pertanyaan yang lebih besar kini menunggu jawaban: jika sistem penyadapan kepolisian diduga dapat disalahgunakan oleh pejabatnya sendiri, siapa yang selama ini mengawasi para pengawas?
Sumber:
