Pemerintah memperkuat pemadaman karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting melalui operasi darat dan modifikasi cuaca di tengah kendala jarak pandang penerbangan.
Pangkalan Bun — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperkuat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Penguatan strategi lapangan dilakukan menyusul kendala jarak pandang akibat pekatnya kabut asap yang menghambat armada pemadaman udara.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa penanganan karhutla di Kotawaringin Barat diprioritaskan untuk mengamankan kawasan TNTP yang merupakan habitat penting orangutan. Melalui pemantauan menggunakan drone thermal, tim gabungan telah mengidentifikasi empat titik prioritas pemadaman, yakni kawasan Besalat atau Pesalat, Teluk Pulai di sekitar Sungai Buluh Kecil dan Besar, Sungai Perlu, serta kawasan Tanjung Rengas.
Fokus perlindungan ketat diarahkan ke kawasan Besalat lantaran lokasinya berdekatan dengan area pemberian pakan (feeding area) orangutan. Di kawasan tersebut, bentang api terpantau mencapai sekitar dua kilometer. Pemerintah menyiapkan pencegahan kebakaran agar tidak menembus zona inti melalui pembuatan sekitar 30 sumur bor, pengkajian sekat bakar pada lahan gambut, serta pengerahan 160 personel gabungan ditambah 30 relawan.
“Tadi kita sepakati bahwa kita akan melakukan dua langkah. Yang pertama adalah mencegat titik api dengan memperbanyak sumur bor. Kita juga melihat kemungkinan membuat sekat bakar, termasuk mempertimbangkan kondisi kedalaman gambut. Tapi intinya, kita mencegah agar api tidak masuk ke zona inti,” kata Raja Juli di Pangkalan Bun seusai rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait.
Penanganan darat juga ditunjang pendistribusian 200 unit pompa air yang merupakan bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto guna mempercepat pemadaman titik api di lahan gambut.
Sementara itu, operasi pemadaman dari udara menghadapi tantangan teknis akibat pekatnya asap. Enam helikopter pengebom air (water bombing) yang berada di Kalimantan Tengah terkendala batas jarak pandang penerbangan yang berada di bawah ambang minimum 5.000 meter, baik di Bandara Iskandar Pangkalan Bun maupun Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah menyiapkan opsi pergeseran helikopter ke Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, yang memiliki jarak pandang lebih baik, serta menjajaki pemindahan armada helikopter dari wilayah lain seperti Riau. Untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijadwalkan pada 15–16 Oktober 2026, penerbangan pesawat dialihkan pemberangkatannya melalui Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kondisi kebakaran hutan yang berlangsung selama sekitar tiga bulan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera ini mengundang sorotan parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta adanya evaluasi menyeluruh berbasis data serta kepemimpinan operasional terpadu yang jelas untuk mengendalikan api dan melindungi masyarakat dari paparan asap.
Menanggapi evaluasi DPR serta aksi protes dari elemen pemuda di Palangka Raya beberapa waktu sebelumnya, Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen bekerja di lapangan dan menerima masukan publik demi mengatasi musibah kebakaran hutan secara optimal.
Sumber foto utama: Antara News Kalteng
