Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari negara tetangga untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap lintas batas.
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari negara-negara tetangga guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini, bentuk dan skema teknis pelaksanaan bantuan tersebut tengah dimatangkan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengonfirmasi keputusan kepala negara tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menyebut pembahasan antarinstansi sedang bergulir agar bantuan dapat segera diimplementasikan.
"Terkait apa bantuan yang ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya," kata Arrmanatha.
Pemerintah belum merinci seluruh daftar negara donor maupun spesifikasi bantuan yang akan diterima karena masih dalam pembahasan teknis di BNPB. Namun sebelumnya, Presiden Prabowo telah membahas kerja sama karhutla dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, yang menawarkan bantuan berupa satu unit pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel pemadam kebakaran.
Arrmanatha menegaskan penanggulangan karhutla menjadi prioritas utama Presiden. Hingga kini, pemerintah telah mengerahkan sekitar 60 ribu personel gabungan di enam provinsi terdampak, disertai pengerahan pesawat dan helikopter untuk operasi pengeboman air (water bombing) serta teknologi modifikasi cuaca.
Selain operasi di darat dan udara, Indonesia secara rutin menyampaikan laporan perkembangan penanganan kepada ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). Pusat koordinasi tersebut telah menetapkan status Level 3 sejak Agustus lalu. Berdasarkan laporan terakhir, Kementerian Luar Negeri mencatat adanya tren penurunan jumlah titik panas (hotspot) harian.
Kendati demikian, persoalan kabut asap karhutla masih menuai sorotan tajam dari kalangan pegiat lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan data BNPB, luasan kebakaran tercatat mencapai 639,23 hektare, turun dari akumulasi 202.004 hektare pada periode Januari hingga Juli 2026. Namun, klaim penurunan tersebut dinilai sejumlah pakar belum sejalan dengan fakta pekatnya kabut asap di berbagai daerah.
Di Kalimantan Barat, kelompok masyarakat sipil dan warga terdampak bahkan melayangkan gugatan perwakilan kelompok (class action) terhadap Presiden Prabowo ke pengadilan. Kuasa hukum penggugat, Glorio Sanen, menyoroti lambannya pemulihan kualitas udara.
"Kami bingung kendala pemadaman ini apa? Karena kami melihat dan merasakan asap sampai hari ini," ujar Glorio Sanen.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat menyatakan akan meminta masukan kalangan akademisi untuk mengatasi asap, sembari menyebut faktor alam sebagai penentu pemadaman total. "Masalah asap nanti kami minta masukan para profesor bagaimana. Saya kira memang benar ujungnya hanya hujan air ya," tutur Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada 12 Oktober 2026.
Dampak kabut asap lintas batas juga memicu reaksi dari negara tetangga. Pemerintah Johor, Malaysia, memperpanjang penutupan sekolah hingga 16 Oktober 2026 akibat penurunan kualitas udara, sementara Singapura memberikan subsidi pemeriksaan medis bagi warganya. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menyatakan bakal membawa isu asap lintas batas ini ke Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN menjelang KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada November mendatang.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat responsif ketika kebakaran terjadi, melainkan harus diperkuat pada tahap pencegahan. Dalam rapat koordinasi, Presiden menginstruksikan peningkatan jumlah personel polisi hutan hingga mencapai 70.000 orang guna melindungi kawasan hutan dari ancaman kerusakan lingkungan secara berkelanjutan.
Sumber foto utama: tirto.id
