Sejumlah petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi protes pada Senin (9/11/2026) di Kabupaten Sukabumi dan Jumat (6/11/2026) di Polewali Mandar.
SANGWARTA – Sebutan relawan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Sejumlah petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut sebagai relawan justru menggelar aksi protes, menuntut kepastian gaji, menolak pemotongan honor, hingga mengancam mengundurkan diri secara massal.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: sebenarnya mereka relawan atau karyawan? Jika berstatus relawan, mengapa penghasilan dipersoalkan layaknya pekerja bergaji? Sebaliknya, jika bekerja untuk mendapatkan penghasilan, mengapa statusnya tetap disebut relawan?
Sebanyak 47 relawan SPPG Tegallega, Kabupaten Sukabumi, menggelar aksi mogok kerja pada Senin (9/11/2026). Mereka menolak rencana pengelola yayasan yang akan mengurangi jumlah personel dan memangkas honor harian.
Dilansir dari Sukabumiupdate.com, honor yang sebelumnya berkisar Rp120.000–Rp150.000 per hari direncanakan diseragamkan menjadi Rp100.000. Pihak relawan juga menyebut adanya rencana pemotongan lanjutan.
Mereka menolak sistem kerja bergilir karena dinilai mengurangi penghasilan. Bahkan, para relawan meminta pengelola yayasan dievaluasi dan diganti.
Protes serupa terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Jumat (6/11/2026). Menurut laporan Mandarnews, ratusan relawan dari tujuh SPPG menolak kebijakan penyesuaian tenaga yang dikhawatirkan menyebabkan pengurangan pekerja dan pendapatan.
Secara umum, istilah relawan merujuk pada seseorang yang secara sukarela menyumbangkan tenaga atau keahliannya. Namun, status relawan tidak selalu berarti bekerja tanpa kompensasi. Dalam pelaksanaan MBG, para petugas memang menerima honor atas pekerjaan mereka.
Di sinilah persoalannya. Penggunaan istilah relawan menjadi rancu ketika para petugas bekerja dengan jadwal, memperoleh pembayaran harian, dan menjadikan penghasilan tersebut sebagai tuntutan utama.
Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri tetap menggunakan istilah relawan dalam pengaturan kebutuhan tenaga dapur MBG.
Dalam siaran pers BGN pada 5 November 2026, Juru Bicara BGN Tysa Novenny menegaskan bahwa pemerintah tidak mewajibkan pengurangan relawan. BGN hanya memberikan acuan jumlah tenaga berdasarkan penerima manfaat, dengan batas biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Artinya, persoalan pemotongan honor dan pengaturan jadwal kerja tidak bisa serta-merta dibebankan kepada kebijakan pengurangan tenaga dari BGN. Keputusan pengelola masing-masing SPPG juga harus diperiksa.
Ketidakjelasan tersebut sebelumnya telah disoroti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Dilansir dari Tirto.id pada 15 Juni 2026, Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menilai petugas SPPG secara faktual merupakan pekerja karena menjalankan tugas tertentu, memiliki jam kerja, dan menerima upah.
Komnas HAM juga merekomendasikan kepastian hubungan kerja, pengaturan jam kerja, serta perlindungan jaminan sosial bagi petugas SPPG.
Dalam laporan ANTARA pada 8 Oktober 2026, BGN disebut berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi tersebut, termasuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.
Persoalan ini menunjukkan perlunya ketegasan mengenai status tenaga SPPG. Apabila hubungan kerjanya memenuhi unsur ketenagakerjaan, hak dan kewajibannya harus diatur sebagai pekerja. Apabila menggunakan skema kerelawanan berinsentif, ketentuan honor dan pelaksanaannya juga harus jelas sejak awal.
Tidak tepat mempertahankan sebutan relawan tanpa memperjelas hubungan kerja, sementara operasional dapur bergantung pada tenaga yang bekerja rutin dan menuntut kepastian penghasilan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar relawan yang menuntut gaji. Persoalan yang lebih mendasar adalah ketidaktegasan sistem dalam membedakan kerja sukarela dan hubungan kerja berbayar.
Sukabumiupdate.com. “Mogok Kerja dan Ancam Mundur Massal, Relawan SPPG di Sukabumi Protes Pemotongan Gaji.” 9 November 2026. https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/183296/mogok-kerja-dan-ancam-mundur-massal-relawan-sppg-di-sukabumi-protes-pemotongan-gaji
Mandarnews. “Terancam Dipecat Gegara Juknis BGN, Ratusan Relawan SPPG di Polewali Mandar Gelar Aksi Protes.” 6 November 2026. https://mandarnews.com/terancam-dipecat-gegara-juknis-bgn-ratusan-relawan-sppg-di-polewali-mandar-gelar-aksi-protes/
Badan Gizi Nasional. “Jumlah Relawan SPPG Dapat Disesuaikan, BGN: Tidak Ada Kewajiban Pengurangan.” Siaran Pers, 5 November 2026. https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/jumlah-relawan-sppg-dapat-disesuaikan-bgn-tidak-ada-kewajiban-pengurangan
Tirto.id. “Petugas SPPG Disebut Relawan, Komnas HAM: Secara Faktual Pekerja.” 15 Juni 2026. https://tirto.id/petugas-sppg-disebut-relawan-komnas-ham-secara-faktual-pekerja-hxZA
ANTARA. “Komnas HAM: BGN Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi soal Program MBG.” 8 Oktober 2026. https://www.antaranews.com/berita/5777081/komnas-ham-bgn-komitmen-tindak-lanjuti-rekomendasi-soal-program-mbg
