Persidangan dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hingga Kamis (5/11/2026).
JAKARTA, SANGWARTA – Persidangan dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hingga Kamis (5/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK belum membacakan tuntutan pidana. Persidangan masih berada pada tahap pembuktian.
Dalam dakwaan yang dibacakan pada 11 Agustus 2026, JPU menuding Yaqut bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Aziz Taba, terlibat dalam penyimpangan pengelolaan kuota haji tambahan.
Pokok persoalannya adalah pembagian 20.000 kuota tambahan haji tahun 2024 menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. JPU menilai pembagian 50:50 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilakukan tanpa landasan kajian teknis yang memadai.
Selain pembagian kuota, JPU mendakwa adanya pengisian kuota haji khusus melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan serta penerimaan biaya percepatan keberangkatan.
Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), JPU menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp622,09 miliar, terdiri atas selisih penerimaan dan pengeluaran penyelenggara haji khusus sebesar Rp438,22 miliar, penerimaan dari penjualan kuota petugas Rp39,95 miliar, serta biaya percepatan Rp143,92 miliar.
JPU juga mendakwa Yaqut memperoleh keuntungan pribadi sebesar US$271.500 atau sekitar Rp4,83 miliar. Namun, Yaqut membantah menerima uang tersebut.
Dari pihak pembelaan, Yaqut menyatakan bahwa pembagian kuota 50:50 didasarkan pada kajian dan pertimbangan keselamatan jemaah, termasuk kondisi penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Dalam persidangan Rabu (4/11/2026), tim penasihat hukum Yaqut turut menghadirkan delapan saksi yang meringankan terdakwa.
Dengan demikian, persoalan yang sedang diuji pengadilan bukan hanya mengenai sah atau tidaknya kebijakan pembagian kuota 50:50, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan, aliran dana, dan kerugian keuangan negara.
Hingga saat ini, belum ada tuntutan hukuman penjara maupun denda yang dibacakan JPU. Seluruh dakwaan dan bantahan masih menjadi bagian dari proses pembuktian sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Sumber:
