Selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mahasiswa dari berbagai kampus terus menyuarakan tuntutan melalui demonstrasi, dimulai Februari 2025 dengan aksi “Indonesia Gelap” menolak pemangkasan anggaran.
Dua tahun sudah pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, dan selama itu mahasiswa nyaris tak pernah benar-benar absen dari jalanan. Rangkaiannya dimulai pada Februari 2025, ketika mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk jaringan BEM SI, turun dalam aksi “Indonesia Gelap” yang menolak pemangkasan anggaran dan menuntut agar pendidikan serta kesehatan tidak dikorbankan. Pada Juli tahun itu, presiden menyebut demonstrasi awal tahun tersebut dibiayai koruptor, sebuah cara membaca protes yang sejak awal menempatkan para pengkritik sebagai pihak yang dicurigai. Ketegangan memuncak pada Agustus 2025, ketika gelombang demonstrasi diwarnai kekerasan aparat dan korban jiwa, dan data TAUD yang dikutip LBH Jakarta mencatat 1.240 orang ditangkap Polda Metro Jaya pada aksi 28–29 Agustus. Setahun pemerintahan ditandai dengan aksi BEM UI yang membawa delapan tuntutan bertajuk “Asta Cita Rakyat”. Memasuki 2026, gelombang demonstrasi Juni muncul di berbagai kota dengan narasi besar seperti “Indonesia di Ambang Krisis” atau “Menuju Indonesia Bangkrut”, dan tepat dua tahun pemerintahan pada Oktober, mahasiswa dari sejumlah kampus kembali mengumumkan aksi dengan menyoroti deforestasi, mahalnya biaya pendidikan, pemangkasan anggaran kesehatan, dan persoalan sosial-ekonomi lainnya.
Rangkaian itu memperlihatkan dua hal sekaligus. Kegelisahan mahasiswa nyata dan terus diperbarui, dan gagasan tentang perubahan mendasar yang di ruang diskusi kerap disebut “revolusi”, terdengar semakin lantang. Namun setelah dua tahun, tuntutan yang berulang dan jalanan yang terus ramai belum menjelma menjadi tekanan yang menetap. Karena itu pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi apakah mahasiswa mau bergerak, melainkan apakah gerakan ini punya cukup susunan dan napas untuk menghasilkan perubahan yang bertahan.
Pertanyaan itu pernah dijawab Tan Malaka hampir seabad lalu dalam buku “Aksi Massa” (1926). Ia membedakan aksi massa dari aksi segelintir orang yang bertumpu pada keberanian atau letupan sesaat. Bagi Tan Malaka, kekuatan perubahan terletak pada massa yang sadar akan kepentingan bersamanya, terorganisasi, dan bersatu dalam tujuan yang jelas. Jumlah yang besar belum tentu menjadi kekuatan. Ia baru menjadi kekuatan ketika diarahkan oleh kesadaran dan barisan yang rapi. Dengan ukuran itu, gerakan mahasiswa hari ini menyimpan kekuatan sekaligus kerapuhan. Kekuatannya ada pada tumbuhnya keresahan dari berbagai daerah. Sejumlah pengamat bahkan menilai keragaman ini sehat, karena gerakan tersebut bersifat kolektif dan egaliter tanpa bergantung pada figur tunggal, dan Imparsial menilai sebagian besar demonstrasi mahasiswa lahir dari dinamika masyarakat sendiri, bukan dari massa bayaran atau mobilisasi terorganisasi. Pandangan ini patut diterima, sebab gerakan yang tumbuh dari bawah memang lebih sulit dituduh sebagai pesanan. Namun keorganikan dan keterpecahan adalah dua hal yang berbeda. Gerakan bisa sepenuhnya organik dan tetap tercerai-berai. Setiap kampus dan aliansi membawa tagar, tuntutan, dan jadwalnya sendiri, sehingga tenaga yang sebetulnya besar sering menyebar menjadi aksi-aksi terpisah. Contohnya terlihat pada pernyataan seorang pengurus aliansi mahasiswa di Jakarta pada Juni lalu. Ia mengatakan lebih dulu ingin memperbesar gerakan di kampusnya sendiri sebelum kemungkinan bergabung dengan gerakan nasional, karena dalam beberapa bulan terakhir terjadi kelesuan pergerakan di kampusnya. Sikap itu masuk akal bila dilihat dari kacamata kampus, tetapi bila ditiru di mana-mana, hasilnya adalah banyak gerakan kecil dan sedikit tekanan bersama. Di titik inilah gagasan persatuan Tan Malaka terasa relevan. Persatuan tidak berarti keseragaman. Ia berarti kesediaan menyepakati beberapa tuntutan pokok dan menyuarakannya bersama, sambil tetap berbeda dalam hal lain.
Persoalan berikutnya adalah ketahanan. Aksi besar yang hanya terjadi sekali atau dua kali mudah dibaca oleh pengambil kebijakan sebagai gejolak sesaat yang akan mereda. Perubahan struktural jarang lahir dari satu hari di jalan. Ia menuntut kerja yang berulang, yakni konsolidasi antar organisasi, kajian yang cermat atas kebijakan yang dikritik, pengawalan setelah aksi usai, dan aksi lanjutan yang konsisten. Dalam bahasa “Aksi Massa”, kesadaran massa harus terus dipelihara agar tidak padam bersama berakhirnya sorotan. Karena itu, istilah “revolusi” paling masuk akal dipahami sebagai proses panjang menuju perubahan mendasar dalam tata kelola dan keadilan sosial. Ia bukan peristiwa tunggal, dan tentu bukan seruan kekerasan.
Ada pula persoalan yang berlangsung di luar jalanan, yaitu sikap sebagian mahasiswa yang memilih tidak peduli pada politik dan isu terkini. Alasannya sering kali bisa dipahami, seperti beban kuliah, biaya hidup, kerja paruh waktu, dan kelelahan terhadap hiruk-pikuk politik yang dianggap tak membawa hasil. Tetapi kelelahan pribadi tidak otomatis menjadikan ketidakpedulian sebagai pilihan netral. Mahasiswa menikmati akses pada pengetahuan dan waktu berpikir yang tidak dimiliki banyak warga lain, dan itu membawa tanggung jawab sosial. Tanggung jawab itu tidak harus diwujudkan dalam orasi. Mengkaji kebijakan, menulis, mendampingi warga, atau sekadar mengikuti isu dengan sungguh-sungguh sudah merupakan bentuk keterlibatan. Gerakan yang hendak bersatu pun perlu menyadari bahwa persatuan harus dibangun dari dua arah, merangkul sesama aktivis dan sekaligus mengajak kawan-kawan yang belum tergerak.
Satu hal lagi perlu diwaspadai, yakni kecenderungan kritik yang semula tertuju kepada kebijakan dan pemegang kekuasaan bergeser menjadi perselisihan antarwarga. Ruang digital menjadi arena perdebatan tentang substansi yang mudah berubah menjadi adu label dan saling curiga, seperti mahasiswa dihadapkan dengan kelompok pekerja, pendukung dengan penentang, bahkan sesama peserta aksi. Tentu tidak semua pergeseran ini disengaja pihak tertentu. Algoritma media sosial yang memberi ganjaran pada konten emosional dan polarisasi yang sudah lama mengakar ikut berperan. Meski begitu, akibatnya sama, yakni perhatian publik terserap oleh pertengkaran horizontal sementara pertanyaan pokok tentang kebijakan tidak terjawab. Siapa pun penyebabnya, gerakan yang terpecah dan mudah terpancing akan lebih mudah terseret ke dalam pola itu. Gerakan yang punya tuntutan jelas dan kesadaran bersama punya daya tahan lebih baik terhadap pengalihan isu.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan gerakan mahasiswa bukan seberapa banyak yang hadir di jalan pada satu hari tertentu, melainkan seberapa jauh tuntutannya diterjemahkan menjadi perubahan nyata dan seberapa lama napasnya bertahan. Seabad setelah Tan Malaka menulis, tantangannya masih serupa, yaitu menyatukan barisan sebelum menuntut perubahan besar. Mahasiswa tidak perlu menyeragamkan diri, tetapi perlu sepakat pada hal-hal pokok, tekun mengawal, dan jernih melihat kepada siapa kritik harus ditujukan.
